Gelar diskusi Pembacaan situasi umum Aliansi Mahasiswa Papua Komite kota Lombok

Gelar diskusi Pembacaan situasi umum Aliansi Mahasiswa Papua Komite kota Lombok

Gelar diskusi Pembacaan situasi umum Aliansi Mahasiswa Papua Komite kota Lombok 1 April 20225 lombok sekret nenggam Po Nduga 

Agi-Pro AMP Lombok Wene karunggu menjelaskan dalam pembacaan situasi umum menjelaskan situasi lokal, regional, nasional, internasional.

Pasca pengesahan UU TNI dibawah kepemimpinan rezim Prabowo-Gibran. TNI/POLRI semakin ganas untuk melakukan Terjadi operasi militer ditanah West Papua. Persoalan ini menambah rentetan kejahatan militerisme ditanah west Papua.

Sejarah bangsa West Papua dimulai sejak proklamasi kemerdekaan 1 Desember 1961 sampai sekarang diisi oleh kejahatan TNI POLRI.

Situasi di west Papua dalam kondisi darurat dan berbahaya. Pada tahun 1967, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA No. 1 Tahun 1967) yang membuka peluang investasi asing di Indonesia. Salah satu perusahaan pertama yang memanfaatkan undang-undang ini adalah PT Freeport Indonesia, anak perusahaan dari Freeport McMoRan, sebuah perusahaan tambang asal Amerika Serikat ditanah west Papua.

“Kepentingan politik kapitalisme imperialisme ditanah west Papua,”

Wene menjelaskan sejarah Militerisme di Freeport McMoRan Indonesia merupakan sejarah Pembantaian tahun 1967 di Timika.

Sejarah operasi militer dimulai. “Pemerintahan orde baru. PT Freeport ilegal di tanah west Papua.

Sementara kondisi West Papua hari ini banyak rakyat yang disiksa oleh TNI di di Papua yang mengungsi akibat di siksa oleh Militer. “Banyak rakyat disiksa dengan tujuan untuk mengaku dan meminta informasi untuk TPNPB,” kata dia.

“Penyiksaan banyak terjadi misalnya terhadap pelajar di Nduga Ebedat Karunggu, perison Gwijangge, parina Karugu,jalan baru Unue almarhum ditangan TNI dengan penyiksaan saat penangkapan dari keyawagi kemudian bhwa ke timika dan antar Mayat di di jalan baru, kemudian pihak keluarga korban mayat di bakar di jalan baru perbatasan tiom, laniyaya Nduga .

Banyak masyarakat adat Papua, seperti suku Nduga, Lanny, dan Mee, Yahukimo, Maybrat, intan jaya, puncak jaya, Dogiyai, dll, terpaksa mengungsi ke luar hutan karena operasi militer.

Hutan yang dulunya menjadi sumber pangan dan kehidupan mereka kini berubah menjadi zona konflik.

Banyak laporan mengenai pelanggaran HAM, penangkapan, dan kekerasan terhadap warga sipil yang dianggap mendukung TPNPB. “Hutan di west Papua sudah dikuasai oleh militerisme.

Wene mengatakan situasi terkini di West Papua sebanyak 9 Helikopter di Puncak Papua sedang melakukan perang terhadap TPNPB dengan merusak rumah masyarakat sipil. “9 Helikopter di puncak. 50 rumah dibakar menggunakan bom dari udara,”.

Situasi Nasional:

Rezim Prabowo-Gibran mengirim 5 pos baru militer. Pemerintahan Prabowo-Gibran telah mengambil langkah signifikan dalam memperkuat kehadiran militer di Papua dengan membentuk lima Batalyon Infanteri Penyangga Daerah Rawan (Yonif PDR). Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melakukan kolonialisme di tanah west Papua untuk melakukan operasi militer agar bangsa West Papua di musnahkan sebagai bentuk kejahatan kolonialisme.

“Program Transmigrasi di West Papua.”

“Program Strategis Nasional di West Papua.”

“Situasi Penolakan MBG di Indonesia dan West Papua.”

“Situasi di west Papua akan digantikan semua oleh militerisme,” kata dia

Situasi Internasional

Perang Palestina dan Israel PBB aktor dibalik imperialisme

PT. Freeport McMoRan di Papua Ilegal. Berdasarkan Pepera sendiri dianggap tidak sah oleh banyak pihak karena hanya melibatkan 1.025 orang yang dipilih oleh militer, bukan seluruh rakyat Papua.

“Naiknya Soeharto langsung memaksa Undang-undang PMA sebagai pintu masuk PT. Freeport McMoRan di West Papua,” kata dia.

Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, secara resmi menyatakan dukungannya terhadap penolakan eksploitasi Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya. Pernyataan ini sejalan dengan sikap Bupati Intan Jaya, Aner Maiseni, yang menolak rencana penambangan di wilayah tersebut

“Masyarakat dan wakil gubernur Papua Tengah mendukung penolakan terhadap blok Wabu,” kata kawan Martin.”

Konflik Intan jaya semakin maraknya Militerisme. “Itu sebagai langkah agar daerah di Intan jaya agar kosong sehingga militer Indonesia bisa mengawal Program blok Wabu.

Ujar kawan Mea Karunggu

Pada awal tahun 2025, pemerintah Indonesia mengirim 450 personel militer ke Papua, termasuk ke wilayah Yuguru di Distrik Mebarok, Kabupaten Nduga. Langkah ini bertujuan untuk melakukan operasi dengan mencuri ayam warga dan membakar pemukiman warga.

Dengan ini pernyataan sikap dari Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Lombok

1. Tarik Militer Organik dan non organik dari tanah West Papua.

2. Tolak Program Strategi Nasional (PT.Freeport MC Moran, Merauke, Intan jaya dan Lainnya) di West Papua

3. Adili dan Pecat Aktor Pelanggaran HAM di West Papua (TNI/POLRI).

4. Menolak Pernyataan Gubernur Papua Tengah untuk menghapus identitas budaya asli orang Papua.

5. Cabut UU TNI yang disahkan DPR RI secara tertutup

6. Tolak Dwifungsi TNI

7. Menolak Penggusuran Rumah Warga Pondok Perasi Mataram.

8. Adili aktor teror kepala babi dan bangkai tikus terhadap jurnalis tempo.

Demikian hasil pembacaan situasi Aliansi Mahasiswa Papua Komite kota Lombok.

Panjang umur hal-hal baik dan panjang umur perjuangan kelas tertindas dan kelas penindas.(*).

Medan juang, 1 April 2025